Dapur Umum

Berdasarkan wawancara Najwa Shihab dengan Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, didapatkan keterangan bahwa untuk DKI Jakarta membutuhkan dana 500 miliar perhari untuk dana bantuan sosial (subsidi) jika diberlakukan karantina sosial (dengan alasan inilah pemerintah tidak memberlakukan undang-undang karantina wilayah) dan membutuhkan dana 1,5 triliun jika mensubsidi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi).

Jika kita lihat data BPS, untuk penduduk Jakarta 2020 diperkirakan berjumlah 10,5-an juta jiwa, untuk mempermudah perhitungan kita anggap penduduk Jakarta berjumlah 10 juta jiwa. Itu artinya, jika pemerintah mensubsidi setiap warga Jakarta maka per orang mendapatkan Rp 50.000 per hari (500 miliar rupiah dibagi 10 juta jiwa warga Jakarta).

Jika wilayah Jabodetabek membutuhkan subsidi bantuan sosial sebesar 1,5 triliun itu artinya jumlah penduduk diwilayah tersebut sebanyak 30 juta jiwa. Jika kita kalikan penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa maka dibutuhkan dana subsidi 13,5 trilian per hari atau 405 triliun per bulan. Sungguh suatu angka yang fantastik.

Agar tidak terlalu luas narasinya, saya hanya akan membahas wilayah Jabodetabek saja, sedangkan untuk wilayah lain bisa menyesuaikan angkanya.

Kita tahu bantuan sosial yg digelontorkan saat ini mulai berdampak terhadap kecemburuan sosial, selain karena jumlah bantuan yang cukup terbatas pendistribusiannya pun tak merata. Apalagi setiap hari makin banyak warga yang sudah kehabisan uang/simpanan dan membutuhkan bantuan pangan.

Alangkah bijaknya (menurut saya) jika bantuan sosial tersebut dalam bentuk dapur umum, pemerintah cukup memberikan uang tunai kepada pos-pos dapur umum untuk dibelikan bahan pangan mentah agar bisa diolah tim/panitia pengelola dapur umum.

Pengelola dapur umum bisa dibuat menjadi 3 tim yang terdiri dari tim belanja, pengolah bahan makanan dan distribusi (diantar ke rumah-rumah penduduk). Pos dapur umum bisa memanfaatkan bekas TPS saat pemilu lalu (1 TPS biasanya mewakili 2-3 RT), kita anggap saja TPS dulu itu sekarang dimanfaatkan jadi dapur umum.

Jika kita berhitung secara matematis, biaya yang dikeluarkan untuk mensubsidi dapur umum tentu jauh lebih murah daripada memberikan subsidi dalam bentuk tunai ke setiap warga negara.

10 ribu rupiah per jiwa (untuk sekali makan) sudah cukup membuat kita kenyang dengan lauk yang cukup lumayan bergizi, itu artinya cukup mengeluarkan dana 20 ribu rupiah/hari per jiwa (tentu dengan asumsi untuk dua kali makan).

Jika dikalikan jumlah penduduk Jakarta yang berjumlah 10 juta jiwa maka dana yang dibutuhkan 200 miliar/hari, hemat 300 miliar (60%). Bagai mana jika seluruh warga negara mendapat subsidi yang sama nilainya pun fantastis penghematannya 8,1 triliun per hari.

Jika pemerintah menganggarkan 400 triliun untuk mensubsidi (dengan asumsi) seluruh warganya dengan cara mendirikan dapur umum maka dana tersebut cukup untuk 74 hari kedepan.

Kita tahu, warga yang masih beraktifitas diluar bukan karena mereka ngeyel (keras kepala) tapi mereka harus bertahan hidup dengan berbagai macam cara yang mereka bisa/tahu.

Dengan adanya dapur umum warga menjadi tenang, tidak khawatir kelaparan. Jika kebutuhan pokok warga (dalam hal ini pangan) tercukupi tentu kita semua duduk santai sambil menunggu pademi berakhir.

Makin sedikit warga beraktifitas diluar rumah, tentu makin cepat pandemi ini berakhir.

Bencana Kelaparan Didepan Mata

Krisis ekonomi global sedang kita jalani efek dari bencana virus Covid-19, entah sampai kapan akan berakhir. Pembatasan ruang gerak warga untuk melakukan aktifitas ekonomi/bisnis memperparah krisis ekonomi dan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan pun (itu tidak lama lagi). Krisis ini berbeda seperti tahun 1998 karena saat itu orang-orang masih bisa beraktifitas normal mencari rejeki, dan hal tersebut harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk siap menghadapi situasi krisis ekonomi dimasa mendatang (baca: saat ini).

Diawal tahun 2020 ini kita menghadapi dua krisis sekaligus, kesehatan & ekonomi, jika kita tidak segera antisipasi sedini mungkin maka yang terjadi adalah bencana kemanusiaan. Kelaparan akan melanda sebagian wilayah negeri ini akibat tidak bisa melakukan aktifitas kerja karena ada larangan melakukan kegiatan untuk mencegah meluasnya sebaran penyakit yang disebabkan oleh virus Covid-19.